Sebagai sarana untuk mempermudah akses masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, JDIH hadir dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum di Indonesia.
Dasar hukum yang tercantum di bawah ini menjadi landasan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem JDIH yang terintegrasi dan efisien.
Undang-Undang
3 Regulasi
Peraturan Presiden
2 Regulasi
Peraturan Menteri
4 Regulasi
Peraturan Daerah
xx Regulasi
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Presiden & Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
Nomor 33 Tahun 2012
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Nomor 45 Tahun 2017
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Peraturan & Instruksi Menteri
Nomor 6 Tahun 2001
tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Nomor 168 Tahun 2004
tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum (SISKUM)
Nomor 8 Tahun 2019
Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
Peraturan & Keputusan Daerah
----
-----
-
----
----
-----
----
----