📁 Peraturan Perundang-undangan

Surat Keputusan DPRD tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan keputusan DPRD dalam rangka menetapkan rancangan peraturan daerah sebagai bagian dari tahapan pembentukan Peraturan Daerah. Ranperda tentang Pendidikan diarahkan untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah, meningkatkan akses dan mutu pendidikan, serta mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Sementara itu, Ranperda tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) diarahkan untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, sehingga tercipta kondisi daerah yang aman, tertib, nyaman, dan kondusif. Penetapan kedua Ranperda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah serta menjadi dasar untuk proses pembahasan dan tahapan pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Keputusan DPRD tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan keputusan DPRD yang menetapkan rancangan peraturan daerah untuk selanjutnya dilakukan proses pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ranperda tentang Pendidikan disusun sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah, dengan tujuan meningkatkan akses, mutu, pemerataan, dan tata kelola pendidikan serta mendukung pemenuhan hak masyarakat atas layanan pendidikan. Ranperda tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum disusun sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah, termasuk pengaturan mengenai kewajiban, larangan, pembinaan, pengawasan, serta penegakan ketentuan dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan nyaman. Penetapan kedua Ranperda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah serta menjadi tahapan dalam pembentukan regulasi daerah yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Surat Keputusan DPRD tentang Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan keputusan DPRD yang memuat penetapan hasil pembahasan dan persetujuan terhadap dokumen KUA dan PPAS sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penetapan KUA dan PPAS dilakukan melalui pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, kondisi dan kemampuan keuangan daerah, serta prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan. KUA memuat kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasari penyusunan APBD, sedangkan PPAS memuat prioritas program dan kegiatan serta plafon anggaran sementara sebagai batas maksimal anggaran. Keputusan DPRD tentang Penetapan KUA dan PPAS menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran berkenaan serta merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam mewujudkan proses penganggaran daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Keputusan DPRD tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah merupakan keputusan DPRD yang menetapkan hasil pembahasan dan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penetapan tersebut merupakan bagian dari tahapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Daerah, setelah dilakukan pembahasan oleh DPRD dengan memperhatikan laporan keuangan Pemerintah Daerah, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan DPRD ini menjadi dasar dalam proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah. Penetapan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD serta mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah merupakan dokumen yang memuat proses dan hasil penetapan Rancangan Peraturan Daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Penetapan dilakukan berdasarkan hasil pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berita Acara ini menjadi bagian dari tahapan penyelesaian pembentukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD serta sebagai instrumen dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tertib pengelolaan keuangan daerah.

Keputusan DPRD

Berita Acara Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Pesisir Selatan Tentang Penyempurnaan Ranperda RPJMD

Fasilitator Pania Khusus Pembasan Rancangan Peraturan daerah

Surat Keputusan DPRD tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan dokumen resmi yang memuat hasil pembahasan dan evaluasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Rekomendasi DPRD merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keputusan ini memuat catatan, saran, dan rekomendasi DPRD sebagai bahan perbaikan dan tindak lanjut oleh Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta pengelolaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. SK DPRD tentang Rekomendasi LKPJ menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kode Etik DPRD merupakan pedoman moral dan perilaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, serta citra DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab. Pengaturan kode etik mencakup kewajiban, larangan, serta sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD, baik dalam kehidupan kedinasan maupun bermasyarakat. Dengan adanya kode etik, diharapkan tercipta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD.

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD merupakan pedoman dalam pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Peraturan ini disusun untuk menjamin tertib administrasi, efektivitas pelaksanaan tugas kedewanan, serta meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tata tertib DPRD mengatur kedudukan dan fungsi DPRD, alat kelengkapan DPRD, mekanisme persidangan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan hak dan kewajiban anggota DPRD, tata cara pembentukan peraturan daerah, serta mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai etika, disiplin, serta tata hubungan kerja DPRD dengan kepala daerah, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Dengan ditetapkannya peraturan tata tertib DPRD, diharapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan secara tertib, transparan, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.