📁 Peraturan Perundang-undangan

Berita Acara Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Pesisir Selatan Tentang Penyempurnaan Ranperda RPJMD

Fasilitator Pania Khusus Pembasan Rancangan Peraturan daerah

KEPUTUSAN DPRD TENTANG REKOMENDASI PENYEMPURNAAN RANPERDA

Kode Etik DPRD merupakan pedoman moral dan perilaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, serta citra DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab. Pengaturan kode etik mencakup kewajiban, larangan, serta sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD, baik dalam kehidupan kedinasan maupun bermasyarakat. Dengan adanya kode etik, diharapkan tercipta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD.

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD merupakan pedoman dalam pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Peraturan ini disusun untuk menjamin tertib administrasi, efektivitas pelaksanaan tugas kedewanan, serta meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tata tertib DPRD mengatur kedudukan dan fungsi DPRD, alat kelengkapan DPRD, mekanisme persidangan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan hak dan kewajiban anggota DPRD, tata cara pembentukan peraturan daerah, serta mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai etika, disiplin, serta tata hubungan kerja DPRD dengan kepala daerah, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Dengan ditetapkannya peraturan tata tertib DPRD, diharapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan secara tertib, transparan, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.